Pengusaha Pemalsu KLUI Tak Profesional

Harus Ada Sanksi Tegas

BANJARBARU,- Beredarnya kabar tentang pemalsuan nomor regetrasi Klasifikasi Usaha Indonesia (KLUI) yang dimiliki sejumlah pengusaha, membuat gerah kalangan legislatif. Betapa tidak, tindakan pemalsuan tersebut merupakan sikap tidak profesional yang sangat merugikan pemerintah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Bambang S Ronie menilai bahwa kabar pemalsuan KLUI merupakan tindakan kreminal yang dilakukan pengusaha. Karena itu, Bambang mengharapkan kepada instansi pemerintah dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dimiliki Pemkot Banjarbaru harus lebih teliti memeriksa keabsahan dokumen pada saat pelelangan berlangsung.

“Harus lebih teliti lagi agar jangan sampai merugikan pemerintah. Keabsahan dokumen diteliti lagi dana kalau perlu dilakukan penindakan tegas,” kata Bambang.

Selain tindakan hukum, Bambang menyarankan kepada eksekutif untuk memberikan sanksi tegas dengan menghukum kepada perusahaan yang melakukan pemalsuan KLUI. “Misalnya tidak boleh mengikuti tender selama 4 tahun. Dengan begitu, maka tidak ada lagi yang coba-coba melakukan pemalsuan. Ini sangat memalukan dan tidak profesional,” kata Bambang lagi.

Senada dengan itu, mantan Ketua KADIN Kota Banjarbaru, H Iriansyah Ghani menyebut bahwa sikap yang dilakukan pengusaha pemalsu KLUI adalah sikap tidak terhormat. “Urusan dokumen saja dipalsukan, bagaimana nanti substansi yang menyangkut pekerjaan proyek,” kata Iriansyah Ghani dengan nada tanya.

Iriansyah Ghani mengaku sangat malu dengan perilaku oknum pengusaha yang melakukan langkah-langkah tidak terpuji. Karena itu, sambung dia, sebagai mantan ketua KADIN Banjarbaru dirinya sangat prihatin dan meminta agar masalah pemalsuan KLUI bisa dibicarakan kalangan organisasi pengusaha.

Iriansyah mendukung penuh jika oknum pengusaha yang melakukan pemalsuan KLUI dihukum seberat-beratnya. “Ini kreminalitas, jadi tidak bisa ditoleransi. Karena itu, harus ada sanksi tegas agar di masa mendatang tidak terulang lagi,” kata Iriansyah lagi.

Lebih jauh, Iriansyah Ghani mengusulkan kepada panitia lelang untuk mengklarifikasi kepada KP2T badan usaha mana saja yang memiliki klasifikasi sesuai dengan KLUI objek proyek sebelum proses pelelangan dimulai.

“Atau setiap badan usaha yang terdaftar mengikui lelang, diminta klarfikasinya ke KP2T. Dengan begitu maka tidak ada lagi pemalsulan KLUI seperti saat ini,” tandasnya.

Banyak Pengusaha Gunakan KLUI Palsu

BANJARBARU,- Nomor regestrasi Klasifikasi Usaha Indonesia (KLUI) yang menjadi persyaratan dokumen lelang, disinyalir banyak dipalsukan pengusaha. Kabar tak sedap ini berhembus sudah lama, dan di kalangan pengusaha sudah menjadi tren.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini menyebut, para pengusaha yang memalsukan KLUI karena tidak ingin repot berurusan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru.

Motifnya, dokumen KLUI yang sudah mereka miliki diduplikat menggunakan teknologi scaner (mesin pemindai) canggih dan dicetak menggunakan printer warna. Sebelumnya, hasil scaner diubah sesuai regestrasi KLUI yang diperlukan untuk keperluan dokumen lelang.

Parahnya lagi, dalam kesempatan mengikuti pelelangan, dokumen KLUI hanya dilampirkan dalam bentuk fotocopi dan KLUI asli diperlihatkan seperlunya jika diminta panitia lelang. Nah, ini menjadi kesempatan karena asal mirip dokmen asli saja, maka KLUI palsu sudah bisa melewati tahapan pemeriksaan yang dilakukan panitia lelang.

Sekadar informasi, Pemkot Banjarbaru menetapkan setiap badan usaha dibatasi hanya memiliki empat nomor KLUI. Kendati demikian, masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hanya saja, perubahan ini memakan waktu dan biaya yang diurus resmi di KP2T Banjarbaru. Tak ingin repot-repot, banyak kalangan pengusaha yang diduga menggunakan KLUI palsu untuk melengkapi dokumen lelang.

Ketua KADIN Kota Banjarbaru, Akhmad Noor Mahsyuni Suryadi ST yang dikonfirmasi wartawan koran ini mengaku juga sudah lama mendengar penggunaan nomor registrasi KLUI palsu tersebut.

“Informasi yang saya terima juga begitu. Bahkan, beredar kabar ada yang menjadi pemenang lelang,” kata Matnor, begitu lelaki ini akrab disapa.

Agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, Matnor menyebutkan bahwa KADIN Kota Banjarbaru akan mengeluarkan peringatan dan teguran kepada pangusaha yang menjadi anggota KADIN. “Agar di masa mendatang, kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Matnor.

Sementara itu, menanggapi kabar buruk tersebut, Kepala KP2T Banjarbaru DR M Aswan berencana akan mengeluarkan kebijakan berupa fotokopi KLUI yang dimasukan dalam dokumen lelang harus dilegalisir oleh KP2T.

“Nanti ada kerjasama dengan panitia lelang. Fotokopi KLUI harus dilegalisir oleh KP2T untuk menghindarkan dari pemalsuan dokumen,” kata Aswan.

Sri Waryuni Divonis 1 Tahun

Plus Denda Rp50 Juta atau 3 Bulan Kurungan

BANJARBARU,- Persidangan panjang perkara korupsi yang terjadi di Dinas Kesejahteraan Sosial memasuki akhirnya memutuskan vonis 1 tahun kurungan penjara kepada terdakwa Dra Sri Waryuni, mantan Kasi Rehabilitasi Dinkesos Kota Banjarbaru.

Vonis yang diberikan majelis hakim yang dipimpin Heru Mustofa SH tersebut, sebetulnya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Siswanto SH yang menuntut terdakwa Dra Sri Waryuni yang pada masa itu menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Dinkesos Kota Banjarbaru dituntut kurungan selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan, denda denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp12 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 bulan, terdakwa kembali dipidana selama 3 bulan.

Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Dra Sri Wahyuni bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU no 20 tahun 2001 jo pasal 64 KUHP.

Putusan pengadilan terhadap Sri Waryuni juga mengharuskan terdakwa membayar uang pengganti ganti terhadap kerugian negara senilai Rp12 juta subsider kurungan 1 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan 3 bulan jika terdakwa tak melunasinya selambat-lambatnya 1 bulan setelah mendapatkan putusan hukum berkekuatan tetap.

Menanggapi putusan itu, baik terdakwa maupun JPU memilih pikir-pikir. “Kami pikir-pikir dulu dan berkonsultasi dengan Kejari,” kata Hendri Siswanto saat dikonfirmasi wartawan.

Sebagaimana diketahui, kasus perkara korupsi yang dilakukan Sri Waryuni terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2005 terdakwa dalam tugasnya tidak membayarkan bantuan uang sebesar Rp4,5 juta dan pada tahun 2006 sebesar Rp7,5 yang seharusnya diterima SLB Landasan Ulin. Kemudian, pada tahun 2006 terdakwa terlambat menyalurkan bantuan kepada UKS Sei Ulin sebesar Rp15 juta. Keterlambatan itu lantaran kesengajaan terdakwa dan baru dibayarkan pada Pebruari 2007 setelah terdakwa diperiksa penyidik polisi dan Bawasda.

Pelebaran Jalan Disambut Gembira

BANJARBARU,- Warga Kelurahan Guntung Manggis pantas merasa beruntung. Pasalnya, rencana pemindahan perkantoran provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, berdampak positif bagi kawasan tersebut, disebabkan wilayahnya berdekatan dengan komplek perkantoran tersebut. Tak heran jika pemkot terus berbenah untuk membantu persiapan pemindahan perkantoran itu dengan mendorong peningkatan dan perbaikan fasilitas umum, sarana prasarana serta pembangunan fasilitas lainnya. ”Pembenahan ini bakal dikerjakan dalam waktu dekat, seperti, pelebaran jalan,” kata Nuraini, warga RT 28 Guntung Manggis kepada koran ini. Dari pantauan ketika memasuki kawasan Guntung Manggis dari arah Jl Trikora menuju Desa Palam dan tembus Cempaka, batu koral dan pasir untuk keperluan pelebaran jalan sudah ditempatkan di kiri kanan jalan sepanjang lebih kurang 3 kilometer. ”Kemungkinan besar, Desember nanti pelebaran jalan sudah mulai digarap, dan dipastikan jalur Guntung Manggis tembus persimpangan Jl Trikora akan terbuka, lantaran jalur jalan akan dibagi dua dengan median di tengahnya,” cerita Nuraini lagi. Ibu tiga anak ini menilai, dengan pelebaran tersebut, otomatis akan menguntungkan warga dan pengguna jalan. ”Dulu Guntung Manggis rawan kecelakaan. Dengan dilebarkan dan jalur jalan dibagi dua seperti itu, saya yakin, kerawanan tersebut dapat berkurang,” ujarnya.

Pasar Murah Diserbu Warga yang Ingin Berbelanja

BANJARBARU,- Belum selesai diresmikan, pasar murah ramadan gelaran Pemkot Banjarbaru bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK langsung diserbu warga. Bertempat di depan kantor Disperindagkop, warga yang tak sabar langsung menyerbu tempat penjualan sembako murah tersebut.

Padahal, disaat yang bersamaan Ketua TP PKK Banjarbaru Ny Rosdeawati masih menyampaikan kata sambutan dan belum secara resmi membuka. Namun, apa hendak dikata, warga yang melihat paketan sembako murah langsung menyerbu.

Dalam hitungan jam saja, ratusan paket sembako murah yang sengaja disiapkan ludes. Bagaimana tidak, satu paket sembako seharga Rp35 ribu yang didalamnya berisi beras 5 Kg, gula 2 Kg serta minyak goreng 2 liter benar-benar diminati warga.

“Lebih murah, kalau beli di luar bisa lebih Rp50 ribu,” kata Norjanah, warga Banjarbaru Utara yang mengaku senang bisa mendapatkan paket sembako murah.

Tak hanya warga, para pegawai PNS Pemkot Banjarbaru pun memanfaatkan pasar murah dengan membeli aneka kebutuhan sembako. Untuk gula yang biasanya didapat di pasar umum seharga Rp6.200 per Kg, pasar murah kemarin hanya menjual dengan harga Rp5.600. Begitu pula untuk minyak goreng, kalau biasa di pasaran dijual seharga Rp8.000 lebih, pada pasar murah hanya dijual Rp7.500 per liternya.

Bila membeli sembako jauh lebih mudah meski sempat berdesak-desakan, namun tidak pada pembelian minyak tanah (mitan). Ratusan warga pun harus rela antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan 4 liter mitan. Setiap warga, sebagaimana kupon yang dibagikan pada tiap-tiap RT per kelurahan, satu KK hanya mendapatkan jatah 1 kupon mitan untuk pembelian 4 liter saja. Satu liter mitan sendiri dihargai Rp2.500. Harga ini jauh lebih murah 1.000 dibanding harga eceran yang mencapai Rp3.500.

Antrean panjang mitan sendiri sempat mendapatkan keluhan dari sejumlah warga. Maklum saja, selain harus menuggu berjam-jam, jatah yang meraka dapat pun hanya 4 liter saja. Tak jarang, ada sejumlah warga yang sempat protes lantaran tak mendapatkan kupon. Ini wajar, jatah kupon tiap-tiap RT tak mencukupi dibanding jumlah keseluruhan warga.

“Kami gak dapat kupon. Satu RT Cuma dijatah 50 kupon, sedangkan warganya ada 100 KK. Terpaksa ada yang tidak kebagian kupon,” keluh Misnah, warga Banjarbaru 3.

Kepala Disperindagkop Drs Rusfandie mengungkapkan, gelaran pasara murah ini akan dilaksanakan sebanyak 6 kali selama ramadan. Di Banjarbaru keduannya bertempat di halaman Disperindakop, lalu 1-2 Oktober di Cempaka da Bangkal serta 3-4 Oktober di Kelurahan Syamsuddin Noor dan Ulin Utara, Landasan Ulin.

“Semoga saja, pasar murah ini bisa membantu permasalahan warga dalam menyiapkan kebutuhan sembako dengan harga murah,” kata Rusfandie.

Sementara itu, Ketua TP PKK Ny Rosdeawati mengingatkan, walaupun ada pasar murah, ia berharap warga agar tak belaja sceara berlebihi. Rosdeawati berharap warga memprioritaskan kebutuhan yang mendesak. “Menjelang lebaran banyak keperluan. Saya berharga ibu-ibu membeli kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan,” pesan Rosdeawati.

Peternak Dibekali Ilmu Flu Burung

BANJARBARU ,- Meski Kalsel belum ditemukan kasus flu burung (Avian Influenza/AI), tak membuat instansi yang selama ini membidangi persoalan penyakit AI ini tinggal diam. Kemarin, puluhan peternak dari seluruh wilayah Kalsel, tak terkecuali peternak yang ada Banjarbaru diberikan pembekali ilmu flu burung dalam rapat koordinasi penanggulangan dan pencegahan flu burung di Hotel Permata In Banjarbaru.

Dalam pembekalan yang digagas Komisi Nasional (Komnas) Flu Burung Wilayah Regional VI Kalimantan itu, seluruh perwakilan peternak hewan unggas hingga para pedagangnya diberikan pembekalan agar tak terjadi penyebaran penyakit flu burung.

Diungkapkan Drh Jimmy Syarwani Kalianda MVS, ketua pelaksana kegiatan pembekalan, sejauh ini dalam dua tahun berturut-turut mulai 2006 lalu hingga September 2007 belum ditemukan kasus flu burung. Baik itu menyerang hewan maupun manusia sebagai penderitanya.

“Kita patut bersyukur, Kalsel bebas flu burung. Ini yang harus kita jaga dan pertahankan melalui pembekalan pengetahuan kepada para peternak,” kata Jimmy.

Caranya, beber Jimmy tentu dengan memberikan pembekalan dengan menerapkan lingkungan bersih pada para peternak hewan unggas. Lewat pembekalan itu pula, paeternak diajak mengenai dan meghindari terjadinya penyebaran flu burung.

Disampng itu, lewat pembekalan inilah, para peternak pun diminta tetap mewasdai adanya penyakit flu burung.

“Setelah pembekalan itu, kita juga akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Saya yakin, bila peternak menerapkan segala sesuatu untuk menghindari, kekhawatiran akan penyakit flu burung pun tak akan terjadi,” kata Jimmy.

Tak mengherankan, Pokja yang terbentuk bekerjasama dengan Balai Penyedikan Pengujian Veteriner (BPPV) Kalsel dan Fakultas Kedokteran Unlam dalam dua hari kegiatan pembekalan ini akan memberikan segala pengetahuan agar terhindar penyakit AI. BPPV akan memberikan penyuluhan tentang tata cara berternak yang aman, serta dari FK Unlam tentang kewasdaan manusia dalam penanggulan penyebaran AI.

Meski pihaknya telah melakukan pembekalan, Jimmy tetap berharap setiap pemerintah daerah/kota mendukung penuh upaya pencegahan penyakit flu burung.

“Harus ada komitmen bersama dengan pemerintah dalam upaya penanggulan penyakit flu burung dengan adanya anggaran pada setiap kab/kota,” kata Jimmy.

Perang melawan Sampah

JELANG penghujan, masyarakat diimbau membersihkan lingkungannya dengan baik. Pasalnya ampah yang bertebaran berpeluang menyebabkan banjir. Seperti terjadi sekian kali di beberapa kawasan Kota Idaman beberapa tahun terakhir. ”Sebaiknya semua warga kembali ingat sapu, ingat pacul, ingat garpu sampah dan ingat banjir yang datang setiap hujan deras turun,” seru Ketua Forum RT/RW se Banjarbaru Suriansyah.

Diungkapkan Suriansyah, ketika masyarakat sembarangan membuang sampah, apalagi ke sungai maka sewaktu air melimpah tentunya meluap kemana-mana. Sebaiknya, imbuhnya, masyarakat selain dilarang membuang sampah ke sungai juga tidak membiarkan aliaran sungai terhambat gundukan sampah. ”Mari perang melawan sampah, agar lingkungan bersih dan terhindar banjir,” tandasnya.

Pasar Kamaratih Perlu “Penyegaran”

BANJARBARU—Pasar Kamaratih yang luasnya berkisar 0,8 hektare berada persis di tepi Jl Ahmad Yani km 24 Landasan Ulin diusulkan dipindahkan ke lahan yang lebih memadai. Kondisi pasar kebanggaan warga wilayah barat Banjarbaru itu, kini sudah terlalu sempit dan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa hampir sepanjang siang dan malam hari. Apalagi saat malam libur atau malam minggu.

Pasalnya Pasar Kamaratih juga tepat “membelah” keramaian bundaran besar arah Bandara Syamsudin Noor serta persimpangan menuju RSU Syamsudin Noor.

Diungkapkan Anggota DPRD Banjarbaru, Akhmad Jayadi Noor, kemarin dalam sidang pembahasan anggaran perubahan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) 2007, dibahas pula soal “penyegaran” Pasar Kamaratih tersebut. Intinya, direncanakan relokasi ke samping SPBU Landasan Ulin atau berkisar 800 meter dari lokasi sekarang ini.”Ada kesepakatan antara tim panggar eksekutif dan legislatif mengalokasi Rp7 miliar untuk pembelian tanah seluas 2,5 hektare di samping SPBU tersebut,” ujarnya.

Direncanakan, sambung militan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pasar yang baru akan dibangun lebih “lega” untuk ruang parkir dan area publik.”Sehingga tidak sesak, sempit dan macet seperti yang terjadi sekarang ini,” terangnya.

Jayadi mengatakan lokasi Pasar Kamaratih sendiri, mengingat dipunyai pribadi maka diserahkan kembali kepada pemiliknya. Apakah nanti akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat seperti membentuk Pusat Jajanan Serba Ada (pujasera), ruko, mini market atau supermarket, semuanya dikembalikan sepenuhnya.Dan legislative maupun eksekutif hanya sebagai mediator

Pasar Kamaratih, imbuh Jayadi, selain kondisinya sudah kurang “sehat” untuk ukuran pasar rakyat, juga sulit menjadi pasar besar yang mampu mendongkrak perekonomian di wilayah Landasan Ulin.”Idealnya Pasar Kamaratih itu memang hanya sebagai pujasera, dan pasar yang baru di samping SPBU Landasan Ulin,” cecarnya.

Diakui Jayadi, terkait pembelian tanah di samping SPBU tersebut, terjadi kendala biaya. Pasalnya, lahan yang akan dijadikan pasar baru harus diganti. Selain itu, biaya pembangunan pasar baru pun harus disiapkan. "Dana penggantian tanah dan pembangunan pasar baru, hingga sekarang memang sudah dianggarkan. Tetapi belum ada kepastian pemilik tanah atas kesepakatan harga," katanya.

Karena itu, didasari pemindahan tersebut mesti sinergis dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru.

Sementara itu, Mulyadi, warga Landasan Ulin Barat yang sering “mangkal” di Pasar Kamaratih untuk berbisnis, mengakui ketidaklayakan pasar tersebut. "Pasar itu mesti segera dipindahkan. Kesemrawutan tidak hanya terjadi siang hari saja, tetapi juga pada malam hingga dini hari. Kesemrawutan lalu lintas di situ nyaris terjadi 24 jam," katanya.

Mulyadi mengharapkan, pemkot atau dinas terkait segera mengkaji kelayakan Pasar Kamaratih untuk dipindahkan. “Sebaiknya hal itu dilakukan secepatnya,” tandasnya.

Puasa, Tetap Berolahraga!

KENDATI bulan puasa, olahraga jangan sampai alpa. Sebab tubuh tetap membutuhkan pembakaran. Karena tubuh yang dibiarkan manja dapat mengakibatkan gangguan berbagai fungsi. Mengingat ketika melaksanakan puasa, otomatis terjadi perubahan terhadap jadwal konsumsi makanan ke dalam tubuh. Dengan berolahraga tubuh akan sehat, stamina tetap terjaga prima dan otak mendapat porsi tetap untuk berkonsentrasi. Cukup berolahraga ringan untuk menjaga stabilitas tubuh tetap sehat, seperti jalan santai, push up, sit up, volly dengan porsi terbatas serta sepakbola dengan hanya latihan menendang bola.

Anggaran Pegawai Rp3,5 M

BANJARBARU – Pemkot Banjarbaru menganggarkan Rp3,5 miliar untuk biaya keseluruhan pegawai dalam APBD-Perubahan 2007. Besarnya biaya yang diajukan itu, tak hanya diperuntukan bagi para pegawai yang lama, juga untuk membayar gaji para pegawai yang baru diangkat CPNS. Untuk pengawai yang baru diangkat saja, Pemkot harus menyiapkan anggaran setidaknya Rp1,2 M untuk 312 pegawai yang baru mendapatkan SK, termasuk 65 pengawai yang saat ini baru keluar dari daftar pengangkatan dari Badan Kepegawai Nasional (BKN).

Diungkapkan Thalmie Hasani, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BPKKD) Banjarbaru, khusus gaji pegawai baru sebagaimana APBD-P yang diajukan itu untuk membayar gaji selama 4 bulan bertururt-turut sejak SK diterima pada September lalu hingga Desember mendatang.

Pun setiap pegawai baru gajinya baru dibayar 80 persen, Thalmie mengungkapkan besarnya gaji yang diterima untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan SMP, setiap pegawai akan mendapatkan Rp900.000, lalu lulusan SMU mendapatkan gaji Rp1.005.000. Sedangkan untuk pegawai lulusan SI, setiap pegawai mendapatkan bakal mendapatkan gaji Rp1.100.000.

Selain menyiapkan gaji para pegawai yang sudah diangkat, pihaknya juga telah memasukan anggaran 65 honorer baru yang saat ini daftarnya sudah dikeluarkan dan tinggal proses penyelesaian administrasinya. “Insya Allah, setelah diketok nanti, gaji 312 pegawai baru akan kita bayarkan,” kata Thalmie.

Di samping untuk gaji pegawai baru, dari total Rp3,5 miliar itu, nantinya juga akan dibayarkan rapel selama setahun tunjangan fungsional dan struktural yang sejauh ini memang belum dibayar. Selain itu juga, dalam APBD-P itu juga dimasukan anggaran untuk kenaikan haji sejumlah pegawai serta pegawai yang mutasi dari daerah lain ke Banjarbaru.

Nuzulul Quran, Tetap Sidang Anggaran

BANJARBARU – Jika seluruh umat muslim di dunia, menyambut malam Nuzulul Quran atau peringatan turunnya ayat pertama Al-quran (17 Ramadan) tersebut dengan memperbanyak ibadah berserah diri pada Allah SWT, maka berbeda dengan Tim Panggar Eksekutif dan Legislatif.

Puluhan pejabat kedua lembaga tersebut kompak begadang sampai dinihari menjelang sahur. Tetapi tidak mengagungkan malam penuh kemuliaan tersebut, namun menggelar sidang anggaran ABT (Anggaran Biaya Tambahan) di gedung wakil rakyat Jl Besuki Rachmat No 3 Banjarbaru.

Sidang anggaran itu bahkan menghadirkan sejumlah pejabat di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemkot plus seluruh tim panggar DPRD Banjarbaru.

Menariknya, pembahasan ABT tersebut tanpa mengundang masyarakat atau lembaga independen lain sebagai langkah transparansi sesuai tekad kedua lembaga dalam mengakomodir kepentingan publik secara luas dan terbuka.

Koran ini berupaya “mengintip” sekilas jalannya sidang anggaran itu, memperhatikan saksama hampir tak ada yang santai, semuanya serius. Kondisi ini sungguh berbeda dengan biasanya, jika rapat membahas penanggulangan pengangguran, membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin atau perbaikan kesehatan warga tak mampu, selain yang hadir sedikit, banyak peserta sidang yang mengantuk

Kemarin, panitia anggaran eksekutif dan legislative justru “terlalu” bersemangat sehingga tak peduli sidang berlangsung sampai dinihari atau menjelang ibadah sahur.

Ketua DPRD Banjarbaru Arie Sophian dihubungi koran ini, mengaku kalau sidang digelar sampai dinihari karena banyak items yang dibahas, jadi tidak semata lantaran yang dibahas berkaitan dengan “duit” saja. Termasuk sejumlah kepentingan publik yang mendesak segera direalisasi.”Sidang berlangsung alot, sehingga memakan waktu cukup panjang,’ ujarnya.

Vokalis Partai Golkar ini menambahkan, tanpa maksud tidak menghormati malam Nuzulul Quran, tegas Arie, hanya saja kebetulan digelarnya sidang anggaran itu bertepatan dengan peringatan malam berkah turunnya ayat suci Al-quranulkarim.”Sebagai umat muslim kita tetap menghormati etika, yakni menggelar sidang selepas salat sunat tarawih,” serunya.

Lebih jauh papar Arie, secara implisit membahas kepentingan masyarakat termasuk pula ibadah. Dan diakui semuanya kembali pada niat masing-masing.”Kan mencari solusi untuk kepentingan masyarakat itu ibadah?” ucapnya.

Arie secara terbuka menyampaikan permintaan maaf jika sejatinya malam Nuzulul Quran tersebut dianggap kurang tepat menggelar sidang. Namun pihaknya punya alasan kalau sidang digelar itu juga karena kondisinya mendesak.”Semoga bisa dimaklumi sebab semuanya demi kepentingnan masyarakat,” tandasnya.

PLN Tak Jamin 100 Persen

Senin, 10 September 2007

Kendati sempat berjanji tak melakukan pemadaman selama Ramadhan, PT PLN Wilayah Kalsel dan Kalteng (KSKT) belum berani menjamin 100 persen pasokan listrik bakal lancar. Manajer Pembangkitan PT PLN KSKT Dwi Priyo Basuki, mengatakan, kendati telah berupaya mengantisipasinya dengan beragam cara termasuk melakukan perawatan pada mesin pemasok di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam jauh sebelum Ramadhan, pemadaman masih dimungkinkan terjadi. “Kalau jaminan 100 persen kami terus terang belum berani menjamin. Istilahnya semua sudah dipagari dengan maksimal dan mesin sudah dipersiapkan. Ya, namanya mesin yang kemampuannya juga terbatas, ya bisa saja ada masalah dan pemadaman juga terpaksa dilakukan,” ujar Dwi akhir pekan tadi. Selama ini, pemadaman bergilir diakui tak dapat mereka hindarkan. Tiga sumber daya listrik di Kalselteng dilayani PLTU, PLTD, PLTA hanya menyediakan 255 MW. Jadi tak heran, ada sedikit saja kerusakan yang mengakibatkan daya listrik berkurang, secara otomatis ini langsung berpengaruh pada pelanggan. Ia mencontohkan, pada perbaikan mesin PLTU Asam Asam yang telah direncanakan selama tiga hari mulai 1 - 3 September. Walau teknisi di Asam-Asam berupaya terus menyempurnakan kekurangan kerja mesin PLTU menjelang Ramadhan, harapan mesin tidak rewel, ternyata justru tower travo di unit yang sama rusak. Selain kerusakan mesin, PLN juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan perusahaan yang bersedia memasok kekurangan kebutuhan batu bara di PLTU Asam Asam Kabupaten Tanah Laut (Tala). Menurut Dwi kalaupun ada perusahaan yang mendaftar, selalu gagal karena tak tercapai kesepakatan antara PLN dan perusahaan tersebut. “Kami saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan perusahaan pemasok baru, tidak tahu apa sebabnya, tidak satupun perusahaan yang bersedia melakukan kontrak dengan PLN,” tambahnya. Dwi mengungkapkan, pada dasarnya pasokan dari tiga perusahaan batu bara pemegang PKP2B sudah sangat mencukupi kebutuhan batu bara PLTU Asam Asam. Namun karena adanya gangguan alam, seperti hujan deras yang sering terjadi di Kalsel pasokan dari masing-masing perusahaan tersebut menjadi berkurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan. niz/ant Sumber : Banjarmasin Post

Bangun Jalan, Harga Mati!

Rabu, 05 September 2007

Walikota Banjarbaru, Rudy Resnawan kembali menegaskan, pihak perusahaan harus bertanggungjawab membuat jalan sendiri. “Apapun alasannya, selama tidak membuat jalan sendiri, truk kromit tidak boleh beroperasi di Banjarbaru. Bangun jalan sendiri itu harga mati,” tegas Rudy sambil meminta keterangan dari Wakil Walikota Banjarbaru (Wawali) Ruzaidin Noor. Menurut Walikota, kalau pun ada kesepakatan warga sementara waktu mengizinkan, hendaknya pihak perusahaan tak menjadikannya ini sebagai tameng. Walikota juga mengimbau warga agar membulatkan suara sama dengan Pemko Banjarbaru. Jika Pemko sudah memperjuangkan dengan kebijakan tidak boleh ada angkutan melalui jalan negara, masyarakatnya juga harus sama.

Perdagangan Intan Tak Terkontrol

Kamis, 06 September 2007

Perdagangan intan Banjarbaru tak terkontrol. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tak mengetahui ke mana saja intan itu dijual termasuk realisasi perdagangan di pasar internasional. Fakta itu terungkap, Senin (4/9) pada sesi dialog saat kedatangan Kimberly Process Certification Scheme (KPCS)---sebuah lembaga internasional yang bisa memberikan sertifikasi intan--- ke Banjarbaru. Siti Jamilah, utusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel di hadapan Wakil Walikota Banjarbaru Ruzaidin Noor, mengaku, selama ini baik jumlah maupun perdagangan intan tak pernah diketahui. “Kami ingin mengetahui realisasi intan yang sudah ditambang dari Kalsel khususnya oleh PT GC di Banjarbaru ini berapa dan kemana saja tujuan penjualannya, karena terus terus terang kami dari Disperindag tidak pernah mengetahuinya,” ujarnya. Menurutnya, data ini sangat vital bagi pemerintah provinsi. Apalagi, intan menjadi produk yang lekat, bahkan sebagai unggulan Bumi Lambung Mangkurat. Ary Haryono, Mine Manager PT Galuh Cempaka (GC) yang mendampingi rombongan KPCS mengaku selama ini realisasi produksi intan dari perusahaannya sudah dilaporkan ke Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel dan Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Distam LH) Kota Banjarbaru. Total ekspor selama 2006 sampai 2007 ini 78.000 krat. Sayang Ary yang berbicara di hadapan Mr Rajib Kumar, Ketua KPCS dan Partogi Pangaribuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tak merinci negara mana saja yang menjadi pasar tujuan. Senada dengan Siti Jamilah, Biliton Siregar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru melontarkan keheranannya ten_tang pengawasan intan produksi GC. Untuk pertanyaan yang satu ini, Ary menjawab kalau pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan PT Surveyor, bea cukai, Deptamben dan Depindag. niz Sumber : Banjarmasin Post

Perumahan Banjarbaru

Masalah Perumahan Tak Hanya Didominasi PNS

BANJARBARU – Selama ini birokrat selalu dipaksa memberi pelayanan yang optimal pada masyarakat. Namun, kalau rumah layak huni saja sangat sulit dimiliki, bagaimana mungkin pelayanan yang berkualitas tinggi itu dapat terpenuhi. Ini adalah persoalan serius yang harus menjadi perhatian utama.

Demikian dikatakan Supian Noor, Supervisor Marketing dan Teknis PT Citra Mas Persada, yang merupakan pengembang perumahan terkenal di Banjarbaru.

Menanggapi informasi yang menyebutkan 500 lebih dari 2.930 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banjarbaru belum memiliki rumah pribadi, Supian menyatakan cukup prihatin. Pasalnya, sekarang ini uang muka untuk kredit rumah itu lebih ringan lantaran difasilitasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) dengan dana berkisar Rp 7 juta sampai Rp 10 juta per orang. Dan dikabarkan secara nasional dana yang disediakan Bapertarum adalah Rp 2,2 triliun.

Meski krisis rumah bukan hanya dialami PNS, tetapi juga anggota TNI, Polri, serta kelompok masyarakat lainnya. Namun setidaknya, PNS merupakan pilar pelayanan bagi masyarakat memiliki semangat kerja yang tinggi, salahsatunya terpenuhi kebutuhan primer berupa tempat tinggal sederhana milik pribadi.

Ditambahkan Supian, pihaknya sejatinya memiliki target untuk menyediakan perumahan khusus PNS. Tetapi mekanismenya bertahap.”Saat ini kami masih konsentrasi membangun perumahan khusus TNI dan Polri,” ucapnya.

Diakui Supian, jumlah rumah yang dapat terpenuhi bagi PNS itu hingga akhir Maret 2007 lalu baru berkisar 200-an, itupun menyebar di kota idaman bukan menyatu di satu areal pemukiman. “Volume ketersediaan perumahan sebenarnya selalu meningkat setiap tahun di Banjarbaru. Hanya saja peruntukkan bagi PNS kapan direalisasi, sulit diprediksi lantaran terbentur masalah manajemen,” tegasnya.

Mengenai benturan harga rumah sederhana yang mahal dan tak terjangkau saku PNS, Supian berpendapat bahwa akar persoalan adalah harga tanah di Banjarbaru yang selalu meningkat sangat cepat. Yakni minimum 40 persen per tahun.

Hal tersebut, tak sebanding dengan upah atau gaji karyawan yang mengalami kenaikan maksimal 10 persen per tahun. Akibatnya, rumah yang dibangun tak mampu dibeli sebagian besar masyarakat karena harganya mesti disesuaikan dengan output pengembang perumahan tersebut.

Kondisi itu diperburuk lagi dengan rencana tata ruang yang tidak konsisten dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Apalagi, kemampuan pemerintah kota untuk memberikan subsidi di bidang perumahan dan permukiman semakin lemah. Karena dana yang dialokasikan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD, sementara sub sektor lain, seperti jalan raya dan irigasi membutuhkan biaya banyak."Akibatnya, tumbuh kawasan perumahan dan permukiman yang tak sehat. Terlebih lagi dengan harga selangit yang tak terjangkau kantong PNS,” tandasnya.(uni)

Pasar Wadai Banjarbaru

Ingin Leluasa Memilih, Datanglah Lebih Awal

BANJARBARU- Banyaknya jumlah pengunjung Pasar Wadai Ramadan Kota Banjarbaru tak hanya menguntungkan para pedagang. Tapi bagi penikmat kuliner khas Banjar, bisa menjadi masalah. Betapa tidak, banyak pengunjung yang mengaku selalu kehabisan menu-menu favorit lantaran datang agak terlambat.

Karena itu, jika ingin leluasa memilih berbagai menu kesukaan, datanglah lebih awal. Selain bebas memilih, suasana pengunjung yang masih sepi bisa memudahkan Anda untuk berlalu lalang di menyaksikan berbagai hidangan yang memikat lidah untuk mencobanya.

Bagi para pedagang, kebanyakan mereka sudah menjual pesanan para pelanggannya. “Kebanyakan sudah dipesan. Pelanggan kami memang agak banyak, jadi setiap hari sebagian besar sudah dipesan. Kalau mau dapat kepastian hidangan kami, ya pesan dulu. Agar tidak berjejalan datang saja lebih awal,” kata Rina, pemilih Rina dan Rahayu Catering, salah satu padagang di Pasar Wadai Ramadan, kemarin.

Untuk memudahkan pelanggan memesan menu favorit, para pedagang memiliki kiat jitu. Yaitu dengan menampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Melalui nomor telepon itulah, banyak pesanan pelanggan langsung disampaikan agar mereka tidak sampai kecele saat bertandang ke Pasar Wadai Ramadan.

Kabid Kebudayaan Disbudpar Kota Banjarbaru, Drs Eddy Dhislan menambahkan bahwa jika pengunjung datang lebih awal akan memudahkan panitia dalam memberikan pelayanan. “Parkir tidak berjubel, di pasar wadai tidak terlelu berdesak-desakan. Dengan begitu makan kenyamanan pengunjung tidak terganggu. Panitia juga lebih mudah mengaturnya,” kata Eddy.

Ditambahkan, tingginya minat masyarakat Banjarbaru dan kota-kota lainnya berkunjung ke Pasar Wadai Ramadan Banjarbaru memang membanggakan. Kendati demikian, sambung dia, perlu juga diwaspadai berbagai dampak dari berjubelnya pengunjung. “Karena fasilitas yang agak terbatas, maka pada puncak-puncak kunjungan terpaksa berdesak-desakan. Biasanya terjadi pukul 17.00 wita hingga menjelang berbuka. Ini lantaran matahari sudah tak lagi terik, jadi semuanya tumpah ruah di sana,” tambahnya.

Geliat Kota Banjarbaru

SANGAT terasa Banjarbaru sedang menggeliat. Gairah membangun tidak hanya terlihat di jantung ibu kota. Sebanyak 24 pengembang perumahan ikut berkiprah di tiga kecamatan yang ada. Dari tangan-tangan mereka bermunculan ruko, rumah-rumah mewah, sedang, maupun yang sangat sederhana.

Citra Banjarbaru sebagai tempat permukiman yang ideal sudah lama diketahui. Dari wilayah 37.130 hektar, 353 hektar berbentuk rawa-rawa, selebihnya tanah padat yang cocok untuk perkantoran dan perumahan. Hingga tahun 2002 areal yang terpakai untuk bangunan dan halaman 8.005 hektar.

Data di atas pasti tidak bisa dipegang lagi. Mengingat, dari kurun waktu Mei 2002 hingga Juli 2003 para pengembang mengajukan 598 Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di luar mereka, dari Januari sampai Juli 2003 ada 222 IMB yang diajukan penduduk. Berdasarkan data dinas tata kota Banjarbaru sampai bulan Juni 2003 terdapat 22.500 rumah hunian.

Pertumbuhan perumahan per tahun dari tahun 2000 hingga pertengahan 2003 sebesar 6,1 persen. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan sensus tahun 2000 tercatat sekitar 123.979 jiwa yang berdomisili di Banjarbaru. Sementara dari hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) pertengahan tahun 2003 meningkat menjadi 140.150 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun 3,8 persen. Tidak salah kalau Banjarbaru diberi predikat Kota Permukiman.

Keberadaan Fakultas Kedokteran, Perikanan, Pertanian, Teknik, Kehutanan, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarbaru menjadi daya tarik. Unlam sendiri pusatnya di Banjarmasin. Perguruan tinggi swasta pun bermunculan. Paling tidak terdapat sembilan perguruan tinggi swasta ikut memberikan andil sebutan Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan.

Jaraknya yang hanya 35 kilometer dari ibu kota Provinsi Kalsel, Banjarmasin, dan dua kilometer dari kota permata Martapura, yang namanya mendunia membuat Banjarbaru menjadi sangat strategis. Bahkan jauh sebelumnya saat almarhum dr Murdjani menjabat Gubernur Kalimantan (Kalimantan masih satu provinsi) tahun 1950-1953, sudah mengimpikan wilayah ini sebagai ibu kota Kalimantan.

Kini, wajah wilayah ini mulai menunjukkan daya tariknya. Ketika matahari tidak lagi menyinari bumi, cahaya lampu berwarna-warni menerangi lingkungan sekitarnya. Lampu dengan pesan-pesan sponsor dari aneka produk menjadi bukti bahwa pengusaha sudah menjadikan kota di antara Banjarmasin dan Martapura ini sebagai ajang perdagangan.

Lajunya perkembangan wilayah ini mempunyai efek seperti bola salju. Bertambahnya permukiman dan penduduk memperbesar permintan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekunder. Jasa konstruksi dan keuangan jelas ikut memegang peranan penting dalam membangun Banjarbaru.

Meningkatnya permintaan akan barang kebutuhan dan jasa membuka peluang tumbuh unit usaha. Kalau tahun 2000 terdapat 365 unit usaha, tahun berikutnya 373 buah, tahun 2002 meningkat 16 persen menjadi 432 unit usaha. Pertambahan ini membuka lapangan kerja. Tahun 2000 tenaga kerja yang terserap 3.950 orang, kemudian 4.033 orang, dan tahun 2002 tercatat 4.469 orang.

Perdagangan besar dan eceran merupakan penyumbang terbesar perekonomian Banjarbaru. Selama tahun 2000-2002 kontribusinya melebihi 21 persen total perekonomian. Tahun 2002 tercatat Rp 146 miliar, sekitar 21 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banjarbaru. Sektor bangunan menyumbang 13,8 persen.

Gerak roda perdagangan wilayah ini juga berhubungan erat dengan komoditas hasil industri pengolahan. Komoditas unggulan industri olahan di Banjarbaru antara lain: rotan, kayu, marmer, minuman ringan, biskuit, dan barang logam. Investasi yang ditanam tahun 2002 Rp 32 miliar dengan nilai produksi Rp 112 miliar. Bahan baku komoditas tersebut sebagian besar didatangkan dari Kalimantan Tengah seperti rotan dan kayu. Sedangkan marmer dari Kabupaten Tapin.

Hasil industri olahan tersebut laku dijual di dalam negeri dan diminati pasar luar negeri. Komoditas yang menembus pasar mancanegara adalah rotan dalam bentuk lampit (semacam tikar), marmer, moulding, dan kayu bengkirai. Negara-negara tujuan ekspor lampit adalah Jepang, Korea, Belanda, Malysia, Taiwan. Sedangkan marmer dikirim ke Australia dan Malysia. Kayu bengkirai dan moulding diminati Australia, Malaysia, dan Cina.

Pembangunan Banjarbaru terus melaju. Untuk pengembangan ekonomi, pemerintah kota menyediakan kawasan industri di Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin yang terbuka bagi pemodal dalam maupun luar negeri. Di tempat yang sama akan dibangun pusat grosir dan peti kemas. Kini pemerintah kota membuka jalan lingkar selatan, Jalan Trikora, yang menyambung wilayah Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Jalan ini akan menjadi akses utama menuju pelabuhan sungai Trisakti di Banjarmasin.

Hingga kini wilayah yang pendapatan asli daerah tahun 2002 sebesar Rp 4,2 miliar dan PDRB per kapita Rp 5,2 juta, belum mempunyai hotel yang mampu memberi pelayanan memadai. Padahal, dari Bandara Syamsuddin Noor di Kecamatan Landasan Ulin setiap hari datang dan pergi sekitar 10 pesawat terbang. Tahun 2002 penumpang yang datang sebanyak 238.504 orang dan yang pergi 245.635 orang.

Bagi Banjarbaru, yang bertekad menjadikan sektor jasa perdagangan sebagai salah satu pilar perekonomian, keberadaan akomodasi yang sepadan kiranya perlu mendapat perhatian. Akankah Banjarbaru hanya dijadikan tempat lewat ataukah Banjarbaru juga bisa dijadikan tempat melewatkan hari? Banjarbaru sendiri yang bisa menjawab.

Razia warung Sakadup

BANJARBARU,- Ancaman tindak pidana ringan (tipiring) bagi pengelola usaha rumah makan yang buka siang hari selama ramadan ini, sepertinya ampuh pada hari pertama puasa. Tak satupun ditemukan rumah makan atau warung makan yang berani buka.

Entah apakah memang serius menghormati aturan yang tertuang dalam Perda No 4 tahun 2005 tentang ketentuan usaha rumah makan dan sejenisnya termasuk pelarangan buka sewaktu umat muslim melaksanakan ibadah puasa, atau mungkin sedang menunggu kesempatan.

Mungkin agak gentar juga jika melanggar ketentuan perda itu mesti melakoni diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Atau efek jera benar-benar mulai merasuki para pemilik rumah makan dan warung makan. Yang jelas dari siang hingga sore hari, tak satupun warung sakadup berjualan.

Pantauan ke sejumlah warung yang kerap buka di bulan puasa tahun lalu, yakni di kawasan Batas Kota, Sungai Ulin, Sungai Besar, belakang Pasar Bauntung, Guntung Lua, Gang Kelinci Banjarbaru II, Loktabat, Guntung Payung, Guntung Manggis, Landasan Ulin Timur, Syamsudin Noor, Landasan Ulin Barat. Kemarin tak satupun yang berbuka.”Tiga hari pertama libur dulu, karena berkonsentrasi untuk ibadah. Nanti memasuki hari keempat baru buka,” ujar Sal (43) salahsatu pemilik warung makan di Banjarbaru.

Diungkapkan Sal yang setiap bulan puasa berjualan, hari pertama aparat selalu berpatroli sehingga kalaupun berjualan tentu tidak bakal rame, lantaran pengunjung warung juga takut.”Sementara tiga hari didinginkan, jika semangat razia berkurang baru warung makannya digelar,” ucapnya mengaku tak memiliki penghasilan lain selama ramadan.

Diakui Sal, warungnya tidak sendirian buka selama ramadan. Tetapi masih banyak beberapa warung makan atau restoran lain juga tetap buka. Padahal, jelas-jelas warung baru diperbolehkan buka pada waktu sore menjelang berbuka puasa.”Entah apakah bisa seperti dulu, sewaktu razia salahsatu petugasnya dikasih duit biar tidak ketangkap,” tuturnya polos tanpa malu-malu.

Imbauan Walikota Banjarbaru Drs Rudy Resnawan sehari sebelum puasa, agar seluruh lapisan masyarakat menghormati dan menjalankan ibadah puasa serta ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Tampak hari pertama benar-benar terlaksana dengan baik, pasalnya ampuh merasuki warga kota idaman.

Permintaan Rudy, warga tak membuka warung kedai atau rumah makan yang menjual makanan, minuman pada waktu siang hari benar-benar dikonsentrasikan bagi masyarakat. Selain itu, Walikota juga meminta menutup tempat-tempat hiburan selama Ramadhan dan menyemarakan syiar Islam dengan melaksankan ibadah terawih, witir, tadarus Alquran di masjid, surau, musala atau langgar. ”Mari tingkatkan iman kita pada Sang Khaliq, terutama di bulan penuh suci dan ampunan ini,” tandasnya.

Pasar Ramadhan

Walikota Buka Pasar Ramadhan

BANJARBARU,- Raut wajah Walikota Banjarbaru Drs Rudy Resnawan terlihat sumrigah begitu meresmikan pembukaan Pasar Ramadhan. Dibanding tahun lalu yang secara terang-terang menyebut kondisi pasar wadai tak sesuai dengan harapan, kemarin orang nomor satu ini pun mengakui keberadaan Pasar Ramadhan yang berada di samping kolam renang kondisinya jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Selain lebih bersih, Rudy juga mengungkapkan kondisinya juga lebih tertata. Yang mana, penataan yang ada saat ini sesuai denga keinginan Pemkot Banjarbaru.

“Kita bersyukur, kondisi pasar wadai sekarang jauh lebih baik. Insya Allah, ke depan akan lebih kita tingkatkan lagi,” kata Walikota disela-sela pembukaan, kemarin.

Disebutkan Walikota, keberadaan pasar wadai yang jauh lebih baik itu tak hanya memudahkan para pedagang, namun juga menarik minat pengunjung.

Meski lebih bersih dan tertata, Walikota masih belum melihat lebih keberadaan pasar Ramadhan Banjarbaru ini sebagai ajang promosi dan wisata. Untuk itu, ke depan ia berharap pihak Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Banjarbaru memikirkan kondisi yang jauh lebih baik, tak sekedar sebagai ajang jual beli aneka produk makanan, namun juga sebagai wisata kebanggaan tersendiri.

“Kita juga akan memikirkan, bagaimana ke depan nanti juga keberadaan Pasar Wadai ini menguntungkan semua pihak, khususnya pedagang akan tak dirugikan karena biaya sewanya,” janji Walikota.

Sementara itu, Mahfuz Abdullah, ketua panitia Pasar Ramadhan Banjarbaru mengatakan, tahun ini pasar wadai yang ada ini menyiapkan 110 stan untuk pedagang umum serta 54 stan untuk para pedagang kaki lima. Disebutkan Mahfud, kondisi ini jauh lebih baik sebab dibanding tahun lalu para pedagang kaki lima (PKL) dianggap mengganggu pemandangan dan membuat kumuh lantaran berjualan di jalanan dan tak teratur, kini sekitar 54 pedagang itu berjualan di areal khusus.

“Tak sulit untuk melakukan penataan keberadaan PKL, asalkan ada komitmen bersama untuk melakukan ini,” kata Mahfuz.

Usai peresmian yang ditandai pengguntingan pita oleh Ketua TP PKK Ny Rosdeawati, rombongan Walikota, pejabat Pemkot dan unsur muspida meninjau stan pedagang.

“Wah, sekarang panggangan dan gorengan ada di belakang ya, itu jauh lebih baik dan tak menggangu pengunjung,” kata Rudy menyapa penjual ikan bakar.

---

Formasi CPNS Banjarbaru Tahun 2007

59 CPNS dari pelamar umum, 65 CPNS dari honorer BANJARBARU ,- Sebanyak 17 honorer harus bersabar menunggu SK pengangkatan sebagai CPNS formasi tahun 2006. Bagaimana tidak, hingga kemarin 17 honorer masih harus menunggu proses keluar SK yang saat ini ditangani Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Wilayah VIII Banjarmasin. Kondisi terbalik ini justru dirasakan 295 honorer yang secara serentak kemarin menerima SK pengangkatan. “Honorer yang belum mendapatkan SK, semua sudah kita usulkan dan dalam tahap proses pihak BKN,” kata Wahyuddin MAP, Kepala BKD Kota Banjarbaru. Disebutkan Ujud, begitu sapaan akrab Wahyuddin, dari 17 honorer yang sampai saat ini dalam proses penyelesaian disebabkan berbagai faktor. Mulai dari masalah ijazah (2 honorer) , SK honorer (8 orang) serta berbagai masalah lain sebanyak 7 honorer. Pun begitu, Ujud tetap yakin SK honorer yang tak bisa bersama-sama menerima SK dengan honorer lain ini akan secepatnya selesai. Pada kesempatan penyerahan SK CPNS tenaga honorer itu, BKD Kota Banjarbaru juga mengumumkan untuk formasi pegawai formasi 2007 sebagaimana yang diterima dari BKN akan menerima 124 pegawai. Dari jumlah itu, 59 CPNS akan diambil dari pelamar umum serta 65 CPNS dari sisa dari 275 honorer yang ada. Sontak dengan hanya ada jatah 65 tenaga honorer saja, bisa dipastikan sisa 210 honorer yang secara bertahap akan diangkat sampai tahun 2009 mendatang. Sementara itu, Wakil Walikota Banjarbaru Drs Ruzaiddin Noor berharap pada pegawai honorer yang baru diangkat agar agar meningkatkan kinerjanya. Wawali juga mengingatkan, agar pegawai yang ditempatkan di pso baru agar segara beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Begitu pula bagi pegawai yang tetap berada di unit kerja yang lama, agar senantiasa meningkatkan kinerjanya. “Keberhasilan pembangunan kota ini tak lepas dari kerja aparatur pegawainya. Beban itulah yang kini harus dibuktikan dan dikerjakan,” pesan Wawali. Menyinggung soal adanya keterlambatan 17 honorer yang sampai saat ini belum mendapatkan SK, Wawali mengatakan adaministrasinya akan segera di selesaikan dalam waktu yang tak begitu lama.

sejarah kota banjarbaru

Sejarah Banjarbaru

Ketika Gubernuran Tergenang Air

Alkisah, pada suatu pagi di tahun 1951 Gubernur Kalimantan dr. Murdjani beserta staf dan karyawan melakukan apel bendera di halaman Gubernuran. Hujan yang mengguyur mengakibatkan Banjarmasin tergenang air. Ketika memberikan sambutan, air pasang ikut “bergabung”. Akibatnya, upacara terpaksa berpindah tempat. Seperti biasa, dokter bervisi jauh ke depan tersebut hanya bisa mengelus dada tak berdaya menghadapi “keganasan alam” Banjarmasin.

Akumulasi kejadian serupa, apel pagi sering harus berpindah tempat, ditambah pula dengan pandangannya tentang Banjarmasin yang berawa dan bernyamuk banyak, memunculkan gagasan memindahkan ibu kota Kalimantan ke tempat yang ideal. Sebagai ahli kesehatan masyarakat, Murdjani berkesimpulan Banjarmasin kurang ideal sebagai pusat pemerintahan. Tanahnya yang berawa-rawa mengakibatkan air menggenang sepanjang musim yang memungkinkan timbulnya berbagai penyakit.

Pak Dokter yang sangat alergi terhadap “serangan” nyamuk yang tak mengenal musim itu terusik pula dengan kenyataan, membangun fasilitas pemerintahan dan sarana umum memerlukan biaya tinggi. Baginya pembangunan pusat pemerintahan yang ideal haruslah di wilayah yang ideal pula. Melakukan pembangunan di atas tanah padat, bukankah lebih berdayaguna dan berhasilguna dibandingkan dengan membangun di tanah berawa?. Ibukota Kalimantan harus dibangun baru.

Banjarmasin sebagai Kota Air, Kota Perdagangan dan Kota identitas historis Urang Banjar tetap dipertahankan. Membangun ibukota Kalimantan di Banjarbaru didasari pada pandangan pengembangan jauh ke depan.

Untuk merealisasikan gagasannya, mulailah dicari tempat yang ideal. Murdjani melakukan survei ke daerah-daerah di luar kota Banjarmasin. Berbagai lokasi dikunjungi dan diamati, namun Murdjani kurang berkenan karena lokasinya masih berawa-rawa. Akhirnya, sampailah ia di daerah bertanah padat, lokasi Banjarbaru sekarang. Ini dia! Ibukota Kalimantan masa datang !!! Kira-kira begitu teriak hatinya.

Pada pandangan pertama, hatinya telah tergadai pada Banjarbaru. Melalui sidang staf dan pimpinan, dibentuklah tim kajian kelayakan dipimpin D.A.W. Van der Peijl. Tim Peijl melakukan kajian awal. Dalam perancangannya, planologi Banjarbaru digarap bekerjasama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung.

Peijl, Kepala Pekerjaan Umum Bagian Bangunan Kalimantan, merancang Banjarbaru bersamaan dengan kota Palangkaraya. Palangkaraya kini menjadi kota modern tertata apik. Banjarbaru, setelah 23 tahun berstatus kota administratif, baru mendapatkan status kotamadia. Jangankan menjadi ibukota Kalimantan, untuk terwujud menjadi ibukota Kalimantan Selatan saja tampaknya masih memerlukan waktu yang cukup panjang.

Bahkan, bukan tidak mungkin, gagasan itu akan tenggelam. Karena itu sangat wajar soal kepindahan ibukota Kalimantan Selatan itu layak dihapuskan dari memori. Dan, ketika Rudy Resnawan menjadi Walikota, dengan canangan Banjarbaru is Banjarbaru, membangun Banjarbaru dengan “kekuatan sendiri”, adalah suatu pilihan yang tepat.

Artinya, masyarakat dibawa ke ranah proporsional, membangun Banjarbaru tanpa dikaitkan dengan kepindahan ibukota Kalimantan Selatan. Sejarah telah memampang, kalau “dongeng” itu tetap ditayangkan, pembangunan Banjarbaru akan jalan di tempat. Soal kepindahan ibukota, bukanlah hal terlalu penting. Kalau perlu tolak. Sekarang bangun dulu Banjarbaru.


Bermula dari Gunung Apam

Banjarbaru pada waktu dicanangkan sebagai ibukota Kalimantan “belum apa-apa”. Menurut cerita tetuha, cikal-bakalnya Banjarbaru bermula dari Gunung Apam. Gunung Apam adalah “puncak” perbukitan di lintasan jalan Banjarmasin-Martapura, kira-kira di lokasi Bank BRI Banjarbaru sekarang. Di daerah ketinggian itu belum ada pemukiman. Hamparan tanahnya ditumbuhi padang ilalang dan pohon-pohon yang masih terkesan angker. Di samping lintasan jalan darat, juga lintasan pencari (pendulang) intan tradisional di belakang Unlam Banjarbaru saat ini.

Lokasi strategis tersebut mengundang minat seorang penduduk membuka warung. Pewarung, yang tidak diketahui nama dan asalnya itu, membuka warung kecil-kecilan, menjual minuman teh dan kopi. Wadai (kue) pendampingnya adalah apam (serabi). Tak dinyana, wadai apam tersebut kemudian diperuntukkan menjadi nama daerah tersebut.

Konon, apam tersebut sangat lezatnya hingga digemari banyak orang. Pertama-tama konsumennya para pendulang intan dan sopir truk. Mereka melepas lelah sambil kongkow-kongkow. Kemudian penduduk dari Martapura dan daerah sekitarnya tidak ketinggalan memarakkan apam lezat tersebut.

Bersamaan dengan populernya “Warung Gaul” Gunung Apam, beberapa orang penduduk mengikuti jejak Si Pewarung Perintis. Lama-kelamaan banyak orang yang mendirikan rumah di sekitarnya. Sejak itu, terbentuklah perkampungan penduduk yang populer disebut Gunung Apam. Secara administratif, Gunung Apam termasuk wilayah anak Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura.

Pada perkembangannya, perkampungan itu makin ramai. Semasa Murdjani menjadi Gubernur Kalimantan (1950-1953), yang terobsesi memindahkan ibukota Kalimantan ke daerah yang lebih ideal, memilih daerah di sekitar Gunung Apam. Tidak mengherankan, begitu “mendapatkan” lokasi baru, kajian planologi segera dilakukan. Sampai akhir masa jabatannya (1953), walaupun secara administratif dan fisik baru pada tahap perancangan, pembangunan perkantoran dan perumahan pegawai Pemda Kalimantan dimulai. Targetnya, ibukota Kalimantan pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Gagas Murdjani dapat disimak dari suatu pidato visionernya yang dapat dikatakan sebagai obsesinya :

Kira-kira lima ratus tahun yang lalu negeri Amerika Serikat, seperti kita kenal sekarang, hanya suatu impian yang indah. Akan tetapi berkat usaha orang-orang yang dapat melihat dalam jarak panjang, maka impian itu, telah menjadi kenyataan. Dan saya yakin, bahwa Indonesia pun akan dapat mewujudkan cita-cita pembukaan dan pembangunan Kalimantan.

Yang hendak dikatakannya adalah, membangun Banjarbaru dari awal bukanlah hal yang mustahil walaupun pada saat ini lebih terkesan sebagai “mimpi”. Yang diperlukan usaha bersama mewujudkannya. Tepatnya, Murdjani menyampaikan pesan, pembangunan itu, apalagi Banjarbaru yang dimulai dari awal harus direncanakan sebaik mungkin, dibangun bertahap dan berkelanjutan hingga terwujud suatu ibukota yang ideal dan dapat dibanggakan karena tatanannya yang bagus dan menjadi kota modern.

Ketika R.T.A Milono menggantikan Murdjani, usaha pembangunan dilanjutkan. Secara resmi, dengan surat bernomor: Des-19930-41 tanggal 9 Juli 1954 diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Banjarbaru ditetapkan menjadi ibukota Kalimantan. Sekalipun usaha pembangunan Banjarbaru dimulai dari awal menjadi sebuah kota ideal, dan kemudian Kalimantan dipecah menjadi empat (4) provinsi, sejarah nampaknya kurang berpihak.

Tuntutan masyarakat, pihak eksekutif, dan legislatif yang susul menyusul baru menghasilkan status Banjarbaru pada 11 November 1975 sebagai kota administratif. Setelah memakan waktu dua dasawarsa lebih, Banjarbaru “mendapatkan” status kotamadia. Hampir setengah abad, nampaknya belum “membuktikan” gagasan brilian dokter masyarakat itu disahuti secara nyata.

Kini, ketika Banjarmasin berkembang begitu pesat, yang kepadatan dan berbagai dampaknya dirasakan kurang menyamankan, urgensi Banjarbaru sebagai ibukota Kalimantan Selatan memang perlu diseriusi. Tapi, kenyataan berbicara lain. Banjarbaru akan membangun dirinya, Banjarbaru is Banjarbaru. Konsep itulah yang kini tengah digulirkan.


Kotamadia Harapan Masyarakat

Perjuangan dan persiapan menjadikan Banjarbaru sebagai kotamadia, seolah telah menjadi bagian terlekad setiap Walikota Administratif Banjarbaru. Berdasarkan apa-apa yang telah dilakukan walikota terdahulu, semasa Hamidhan B. (1993-1998) menjabat walikota ke sembilan, segala sesuatu telah dilakukan dengan sangat serius dan tanpa mengenal lelah.

Persiapan fisik dan nonfisik dilakukan bersamaan dengan tugas rutin pemerintahan dalam usaha dan upaya meraih status kotamadia. Persiapan dan “pembenahan” aparat pemerintahan dilakukan serempak dengan upaya “meyakinkan” Pemerintah Atas (Pemda Banjar, Kalsel dan Pemerintah Pusat). Penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), juga dilakukan lobi-lobi ke Pusat (Jakarta).

Eloknya Dirjen PUOD Depdagri pun melakukan observasi dengan hasil rekomendasi Banjarbaru patut menjadi kotamadia. Hasil kunjungan anggota DPR RI pun berkesimpulan menguatkan hasil observasi Dirjen PUOD. Lambang Kota Banjarbaru pun siap menanti Banjarbaru era baru.

Sayangnya semua itu belumlah berbuah sebagaimana diharapkan. Sampai Hamidhan B. mengakhiri jabatannya sebagai Walikota Administratif Banjarbaru, Banjarbaru masih berstatus kota administratif. Tetapi, “landas pacu” sudah siap menjemput fajar harapan.

Ketika Akhmad Fakhrulli dilantik menggantikan Hamidhan B., sebagai Walikota Administratif Banjarbaru, 26 Desember 1998, Gubernur Hasan Aman mengamanatkan, agar status kotamadia segera terwujud. Tentu saja hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi Akhmad Fakhrulli. Fakhrulli memfokuskan perhatiannya terhadap perjuangan itu.

Begitu menduduki jabatan walikota, ia bekerja sigap. Konsolidasi dengan staf sembari segera meneliti ulang segala arsip dilakukan tanpa mengenal lelah. Pada bulan-bulan pertama jabatannya, jam kantor molor sampai malam, bahkan terkadang sampai pagi. Penulis (Ersis Warmansyah Abbas) adalah saksi hidup betapa seriusnya Fakhrulli berjuang. Bahkan, dia pernah bilang, kalau saya tidak berhasil menjadikan Banjarbaru kotamadia, Lu jangan lagi panggil aku Abang. Lu, bantu gua apa yang dapat dibantu. Alhamdulillah, Fakhrulli berhasil.

Sebagai “Dubes” (Kepala Perwakilan) Pemda Kalsel di Jakarta, Fakhrulli selalu memonitor perkembangan Banjarbaru. Ketika tanpa diduga dipercaya (menurut pengakuannya) sebagai walikota, bekalnya dirasa cukup. (Sebagai catatan: Akhmad Fakhrulli, sesuai “berita” yang beredar di masyarakat, tidak disebut-sebut sebagai calon walikota).

Jaringan persahabatannya semasa bertugas di Jakarta, dimanfaatkan maksimal. Ia melakukan lobi-lobi intensif. Kantor Depdagri sampai Gedung DPR, menjadi sasarannya dalam memperjuangkan status Banjarbaru. Bersamaan dengan itu, apa yang dilakukan para walikota terdahulu “dipelajari” seksama, tokoh masyarakat diajak berunding, dan komitmen pejabat Pemda Kalsel diperoleh: Banjarbaru akan diperjuangkan all-out menjadi kotamadia.

Alhasil, 11 anggota Komisi II DPR RI pada tanggal 27 Februari 1999, melakukan kunjungan kerja meninjau kesiapan Banjarbaru dalam rangka menyahuti usulan peningkatan status Banjarbaru, dalam rangkaian proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kotamadia Banjarbaru.

Begitu disyahkan undang-undang tentang Banjarbaru menjadi Daerah Tingkat II, UU RI nomor 9 Tahun 1999, bukan kebanggaan yang ia tonjolkan, tetapi rasa syukur. Selangkah perjuangan telah dilalui dengan baik, katanya. Keberhasilan perjuangan adalah rangkaian hasil usaha dan upaya banyak pihak. Kini saatnya Banjarbaru “dikembalikan” pada rencana awal ketika dirancang.

Tokoh-tokoh penuntut kotamadia Banjarbaru, ulama, tokoh masyarakat, kalangan muda, orang-orang kampus, dan seluruh komponen masyarakat dipadukan dalam rangkaian renungan dan bersyukur ria, bukan berpesta ria dimana-mana. Di mesjid, surau, dan musholla se-antero Banjarbaru dilakukan sholat syukur. Dalam pertemuan seusai sholat syukur di kediaman walikota, dengan rendah hati Fakhrulli berujar:

Berhasilnya Banjarbaru sebagai kotamadia bukanlah karena saya. Tetapi, karena pian-pian. Inilah hasil perjuangan panjang kita semua. Inilah hadiah buat pian-pian (para tokoh penuntut kotamadia Banjarbaru. Pen.).

Kepada semua pihak yang telah mencurahkan fikiran dan tenaga dalam perjuangan Banjarbaru, terutama pada walikota terdahulu, penghargaan dipersembahkan setinggi-tingginya. Sebab, untaian perjuangan panjang itulah yang akhirnya menjadikan Banjarbaru sebagai kotamadia.

Kini saatnya, siapa saja “kita”, untuk kembali menyatukan tekad dan semangat dalam mengisi Banjarbaru era kotamadia.

Demikian kira-kira inti ungkapan Fakhrulli kepada para pejuang, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang telah andil memperjuangkan Banjarbaru. Walaupun peningkatan status kotamadia ketika dia menjadi walikota, Fakhrulli tak hendak membusungkan dada.

Kini tugas Fakhrulli, bukannya lebih ringan. Sebab, begitu dilantik menjadi Walikota Banjarbaru pertama, tugas mempersiapkan segala perangkat Banjarbaru sebagai daerah tingkat II, tentu tidak kalah menantang. Apalagi, era yang akan dihadapi adalah era otonomi. Akankah berhasil? Pertanyaan tersebut tentu tidak perlu dijawab. Kenyataanlah nanti yang akan jadi bukti, dan yang penting, Fakhrulli mengatakan:

Pembangunan Banjarbaru ke depan adalah: dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dalam pelaksanaannya bahu-membahu dengan Pemerintah Kota Banjarbaru. Orientasi masyarakat itulah yang menjadi visi pembangunan Banjarbaru.

Bermodalkan hal itu, tampaknya tidaklah perlu gamang menatap masa depan Banjarbaru. Sebab, Banjarbaru diberkahi sumberdaya manusia (SDM) sangat menjanjikan. Namun kesemua itu terletak dari bagaimana warga Banjarbaru “menyadari” agar Banjarbaru tidak lagi “dibodohi” bayang-bayang kepindahan ibukota Kalimantan Selatan hingga lupa membangun kotanya.



Banjarbaru : Nama Sementara yang Melekat

Sebagaimana telah diintroduksi, Gubernur Kalimantan dr. Murdjani menggagas pembangunan ibukota Kalimantan di daerah yang kini kita kenal sebagai Banjarbaru. Pada tahun 1953 di daerah “kosong” tersebut mulai dibangun kantor-kantor pemerintahan untuk dinas-dinas, jawatan-jawatan tingkat provinsi, dan perumahan pegawai pemerintah.

Pembangunan dilakukan tanpa anggaran khusus seba- gaimana layaknya persiapan sebuah ibukota provinsi. Oleh karena itu, pembangunannya dilakukan sedikit demi sedikit. “Modal dasar” pembangunan hanya beleid dan kebulatan tekad Gubernur Kalimantan. Bahkan saat itu apa nama kota “calon” ibukota Kalimantan itu pun belum terpikirkan. Dari penelusuran heuristic, tidak didapat secara pasti tentang oleh siapa dan kapan dicetuskan pertama kali nama Banjarbaru. Dan, nama Banjarbaru “dipakai” dalam kondisi emerjensial-konteksual.

Konon, pada saat persiapan perancangan kota, D.A.W Van Der Peijl kebingungan tentang nama yang harus ditulisnya pada peta kota. Secara naluriah ditulisnya Bandjar Baru. Nama itu pulalah yang dikatakannya ketika ditanya Pemerintah Pusat perihal di mana dan apa nama ibukota Kalimantan yang baru.

Harap diingat sekalipun Peijl adalah turunan Belanda, setelah lama tinggal di Kalimantan (baca: Banjar), ia melarutkan diri sebagai Urang Banjar. Dedikasi dan kontribusinya terhadap pembangunan Kalimantan tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ada yang mengatakan, Peijl adalah pemangku budaya Banjar yang konsern, komitmennya sangat besar.

Karena itu, penulisan spontannya tentang nama Banjarbaru bagi calon ibukota Kalimantan, dikaitkan dengan gagasan kota baru bagi Urang Banjar, yaitu Bandjar Baru. Banjarmasin sebagai Kota Historis Urang Banjar tidak diganggu-gugat. Banjarbaru adalah perwujudan obsesi ke depan kota modern Urang Banjar.

Jadi, Peijl dan timnya sangat sadar, bahwa Banjarmasin adalah kota yang sarat dengan muatan historis dan merupakan salah satu identitas historis Urang Banjar. Banjarbaru adalah kota yang dirancang untuk menjawab tuntutan masa depan. Sebuah pandangan yang sangat visioner.

Nama kota Banjarbaru pada awalnya bukanlah nama permanen. Penamaan Banjarbaru didorong atas desakan situasional dalam pencantuman nama pada peta awal Banjarbaru dan kemudahan dalam surat-menyurat aktivitas pemerintahan. Nama “permanen” belum terfikirkan.

Dengan kata lain, penamaan “Banjarbaru” hanyalah nama sementara, sangat tentatif, tetapi ternyata hingga saat ini tetap melekat. Tidak satupun keberatan diajukan oleh siapa pun. Banjarbaru kini telah menjadi nama permanen.

Wilayah Banjarbaru

Wilayah Administrasi Banjarbaru


Secara administratif, saat ini Kota Banjarbaru terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Banjarbaru
- Kecamatan Landasan Ulin
- Kecamatan Cempaka

Kecamatan Banjarbaru terdiri atas :
- Kelurahan Banjarbaru Utara
- Kelurahan Loktabat Utara
- Kelurahan Loktabat Selatan
- Kelurahan Sungai Besar
- Kelurahan Sungai Ulin

Kecamatan Landasan Ulin terdiri dari :
- Kelurahan Landasan Ulin Barat
- Kelurahan Landasan Ulin Tengah
- Kelurahan Landasan Ulin Timur
- Kelurahan Landasan Ulin Utara
- Kelurahan Guntung Payung
- Kelurahan Guntung Manggis
- Kelurahan Syamsuddin Noor

Kecamatan Cempaka terdiri dari :
- Kelurahan Sungai Tiung
- Kelurahan Bangkal
- Kelurahan Cempaka
- Kelurahan Palam

Saat ini pula, Pemerintah Kota Banjarbaru merencanakan untuk melakukan pemekaran kecamatan, sehingga nantinya akan terdapat 5 (lima) buah kecamatan di Kota Banjarbaru.


POSISI GEOGRAFIS BANJARBARU

Kota Banjarbaru terletak pada perlintasan utama kota-kota di Kalimantan Selatan. Ruas jalan utama Kalsel yakni Jalan Jendral Achmad Yani, membelah Kota Banjarbaru menjadi 2 sisi. Secara umum, Kota Banjarbaru berbatasan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Batas wilayah Kota Banjarbaru sebagai berikut :

* Utara, berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kab. Banjar
* Timur, berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kab. Banjar
* Barat, berbatasan dengaan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kab. Banjar
* Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Bati – Bati Kab. Tanah Laut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Kota Banjarbaru terbagi atas 3 (tiga) wilayah kecamatan dan 12 (dua belas) kelurahan. Luas wilayah Kota Banjarbaru adalah 371,30 km2 (37.130 ha).

KEADAAN TANAH

Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0–7 m (33,49 %), 7-25 m (48,46 %), 25-100 m (15,15 %), 100-250 m (2,55 %) dan 250-500 m (0,35 m).

Adapun kondisi fisik tanah yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi efektif per-tumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase, keadaan erosi tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2 % mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8 % mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah.

2. Klasifikasi Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <> 90 cm. Kota Banjarbaru secara umum mem punyai kedalaman efektif lebih 90 cm dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

3. Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodik yaitu tergenang kurang dari 6 (enam) bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh.-

Berdasarkan Peta Kemampuan Tanah Skala 1 : 25.000, erosi tidak terjadi di wilayah Kota Banjarbaru. Berdasarkan Peta Geologi tahun 1970, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang (Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap (Keputusan Presiden) 3,47 %. Jenis tanah terbentuk dari faktor-faktor pembentuk tanah antara lain : batuan induk, iklim, topografi, vegetasi dan waktu. Tiap jenis tanah mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik tanah tersebut misalnya berkaitan tingkat kepekaan nya terhadap erosi, kesuburan tanah, tekstur tanah dan konsistensi tanah.

Berdasarkan peta skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu Podsolik (63,82%), Lathosol (6,36%) dan Organosol (29,82%)

Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarbaru merupakan sebuah kota yang baru dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,30 km² (37.130 ha) yang terbagi atas 3 kecamatan dan 12 kelurahan.

Kota Banjarbaru terletak pada koordinat 03°27' s/d 03°29' LS dan 114°45' s/d 114°45' BT. Posisi geografis Kota Banjarbaru terhadap Kota Banjarmasin adalah 35 km pada arah 296°30' sebelah tenggara Kota Banjarmasin, sedangkan posisi terhadap Martapura, Kabupaten Banjar adalah 5 km pada arah 55°30' sebelah barat daya Kota Martapura. Kota Banjarbaru merupakan kota penghasil intan yang terdapat di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru yang merupakan pusat pemukiman atau perkampungan tertua yang ada di kota ini.

Batas wilayah Kota Banjarbaru sebagai berikut :
Utara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Selatan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Barat Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar
Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Lambang Historis, Potensi dan Obsesi

Pergulatan Banjarbaru menuju ibukota Kalimantan Selatan, awalnya ibukota Kalimantan, sebagaimana digagas dr. Murdjani, nampaknya tidak pernah surut. Hal tersebut terlihat dari paparan “perjuangan” mewujudkan Banjarbaru sebagai kotamadia sekaligus landasan menuju ibukota Kalimantan Selatan. Pihak Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru, masyarakat, Pemda Banjar, dan Pemda Kalsel, sesuai dengan “kemampuan” selalu berusaha. Hasilnya saja yang kurang memuaskan.

Secara simpel dapat disimak dari usaha Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru dalam usaha “menjemput” status kotamadia. Pemahaman mendalam atas kemampuan berdasarkan simakan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, pada Hari Jadi ke 22, 11 November 1997, digagaslah lambang Banjarbaru.

Pembuatan lambang berkaitan erat dengan makin dekatnya saat-saat perubahan status dari kota administratif menjadi kotamadia. Perjuangan panjang dan persiapan administratif dirasa sudah cukup syarat. Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri telah melakukan observasi lapangan dan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Tekhnis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 10 April 1997 dengan kesimpulan, Kota Administratif Banjarbaru layak mendapatkan status kotamadia.

Melalui Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 20 Agustus 1997 Walikota Administratif Banjarbaru membentuk panitia sayembara pembuatan lambang kota Banjarbaru. Sebagaimana dikatakan Drs. H. Hamidhan B, Walikota Administratif Banjarbaru, dalam buku Pembuatan Lambang Kota Banjarbaru: Proses pembuatan Lambang Kota Banjarbaru disusun secara sederhana, berisi sejarah berdirinya Kota Administratif Banjarbaru dan perkembangannya di masa akan datang.

Perkembangan di masa akan datang berarti dalam jangka pendek berubah status menjadi kotamadia dan obsesi bagaimana Banjarbaru sebagai Kotamadia Daerah Tingkat II sekaligus ibukota Kalimantan Selatan yang berpilin dalam upaya gerak mensejahterakan masyarakatnya dengan program-program pembangunan tepat sasaran.

Arti dan Makna Lambang

1. Bentuk bingkai seperti perisai menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur Bangsa Indonesia (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
2. Bintang bersudut lima adalah Pancasila sebagai Dasar Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
3. Tulisan BANJARBARU adalah nama Kota Administratif Banjarbaru (kini Kota Banjarbaru, Pen.).
4. Petak/Kotak yang terdapat pada pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 11 buah. Pilar dan petak menggambarkan tanggal dan bulan serta tahun berdirinya Kota Administratif Banjarbaru, yaitu tanggal 11 dan bulan November. Sedangkan jumlah petak pada pilar kiri dan kanan adalah 22 menggambarkan tahun berdirinya Kota Adminitratif Banjarbaru, yaitu 1975 (1+9+7+5=22).
5. Pilar kiri dan kanan juga menggambarkan Banjarbaru sebagai jalur masuk (transportasi) ke Kalimantan Selatan. Sebagaimana terdapatnya Bandar Udara Syamsuddin Noor di Kecamatan Landasan Ulin Kota Administratif Banjarbaru.
6. Alat linggangan adalah menggambarkan pendulangan Intan Tradisional Cempaka yang terdapat di Kecamatan Cempaka dan merupakan obyek wisata budaya, dan sejarah di Kota Administratif Banjarbaru.
7. Museum Negeri Propinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat (sebagai obyek wisata, sejarah, dan budaya) yang diapit rumah menggambarkan Kota Administratif Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Pemukiman.
8. Buku adalah menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan, karena terdapatnya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari berbagai disiplin ilmu.
9. Roda (gir) menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena di Kota Administratif Banjarbaru sangat potensial menjadi Daerah Industri dan Perdagangan.
10. Pita berwarna hijau yang bertuliskan motto Kota Administratif Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan, Pusat Industri, dan Pusat Pemukiman, merupakan daerah/wilayah yang Indah, Aman, dan Nyaman untuk mencapai kesejahteraan.
11. Warna yang digunakan, terdiri dari 5 (lima) warna utama:
* Warna kuning : Keluhuran, keagungan
* Warna putih : Kesucian
* Warna coklat : Keilmuan, keulamaan, keteguhan dan ketangguhan
* Warna hijau : Kesuburan, kehijauan, kerezekian
* Warna hitam : Kerohanian, keimanan, keteguhan hati.



Motto Gawi Sabarataan.

Motto Gawi Sabarataan yang menjadi tulisan sarat makna pada lambang Kota Banjarbaru berarti :

* Ditinjau dari aspek kerukunan dan persatuan, Gawi Sabarataan menggambarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama (Pemerintah dan masyarakat) dimana setiap unsur menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing.
* Ditinjau dari aspek masa depan, Gawi Sabarataan secara operasional dapat memacu motivasi mencapai masa depan yang lebih baik.
* Ditinjau dari etos kerja, Gawi Sabarataan menjadi inspirasi masyarakat Banjarbaru untuk bekerja/berkarya sesuai dengan tugas pokok dan peran masing-masing.
* Pernyataan tekad dan semangat seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah untuk membangun dengan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera dibawah lindungan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa.
* Ditinjau dari segi ajaran agama manusia adalah pemegang amanat Tuhan sebagai penguasa yang harus memakmurkan bumi dan menjaga kelestariannya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.